Ragam  

KPLHI DPHK Purwakarta Meminta Pihak Besland Pertiwi Stop Kegiatan Proyek PLTS Sebelum Proses Amdal Selesai

PURWAKARTA | Komite Peduli Lingkungan Hidup Indonesia (KPLHI) DPHK Purwakarta menindaklanjuti surat audiensi kepada pihak PT. Besland Pertiwi atau BIC terkait izin perubahan Amdal energi terbarukan pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS).

Sebelumnya KPLHI melayangkan surat audiensi pada tanggal (22/4) yang mana pada hari itu pihak management PT. Besland Pertiwi tidak ada ditempat sehingga pertemuan di reschedule.

Setelah lama menanti, pada Jumat (03/5) KPLHI dihadapkan dengan Pihak Humas dan Legal PT. Besland Pertiwi, H. Entis yang diikuti Koordinator Keamanan dan Jajaran Staff BIC.

Pada pertemuan tersebut, kami KPLHI selaku pemerhati lingkungan mempertanyakan soal perizinan yang benar belum beres dan belum keluar dari KLHK atas perubahan izin AMDALnya.

Menurut selaku Humas PT. Besland Pertiwi H. Entis soal regulasi mungkin beberapa Minggu ini akan selesai. “Perijinan sedang dan dalam proses. Mungkin dalam waktu dekat akan segera terbit,” katanya.

Dalam pertemuan tersebut, KPLHI tetap meminta kepada pihak PT. Besland Pertiwi / BIC untuk menyetop pekerjaan struktur karena di lapangan sudah ada pekerjaan struktur atas rencana pembangunan PLTS.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 16 tahun 2021 apapun bentuk pembangunan fisik dan struktur jangan dilakukan dan harus menunggu izin AMDAL terlebih dahulu.

Menurut KPLHI hal ini dikarenakan ada komitmen yang harus dilakukan pihak owner yakni PT. Aruna Cahya Pertiwi, bilamana adanya pelanggaran dan mengenyampingkan komitmen lingkungan yang nantinya pasti berdampak dan merugikan semua pihak.

Selain itu, dikhawatirkan juga akan mengesampingkan nilai-nilai lingkungan. Sementara tetep perhatian kami akan fokus terhadap dampak jangka panjang dengan adanya Proyek PLTS tersebut.

Berbicara soal dampak, efek rumah kaca yang dulu kita teriaki di berbagai kota sekarang menjadi efek hutan kaca, dampak pantulan sinar ultraviolet yang memantul kan zat panas dan molekul zat yang sangat berbahaya bagi kehidupan kita.

Baca Juga  Warga Purwakarta Deklarasikan STOP CRIME

Maka selaku pemerhati lingkungan dari KPLHI mengkritisi akan hal tersebut, kami tidak anti terhadap investor asing dalam hal ini di proyek PLTS menggunakan China Power, tetapi tolong dan ikuti aturan hukum yang berlaku agar regulasi berjalan baik dan Mitigasi Resiko terhadap hadirnya proyek tersebut bisa kita antisipasi dan adanya solusi perbaikan alam.

Begitulah Komitmen KPLHI DPHK Purwakarta yang diketuai saudara Teguh, maupun sikap dari DPP KPLHI sendiri yakni saudara Wahyu selaku Ketua Harian Umum Pusat.

Teguh Ketua KPLHI DPHK Purwakarta meminta kegiatan tersebut sebaiknya dihentikan dulu dan jangan ada kegiatan pembangunan struktur di lapangan. “Kami pengurus KPLHI Kabupaten Purwakarta akan layangkan surat aduan kepada dinas terkait. Kepada Muspika dan Muspida begitupun Aparat Penegak Hukum harus bertindak menghentikan proyek tersebut,” tegasnya. (**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *