Ragam  

PC FSP KEP SPSI Menyoal Kenaikan Upah Dengan Berkirim Surat Kepada Bupati Purwakarta

PURWAKARTA | Menjelang penetapan Upah 2023 dimana Kabupaten Purwakarta menurut Formula PP 36 tidak akan mengalami kenaikan Upah Minimum Kabupaten pada tahun 2023.

Menanggapi soal itu, Depekab Disnaker bersama Keluarga besar PC FSP KEP SPSI Kabupaten Purwakarta menggelar Rapat Dewan Pengupahan Purwakarta di Kantor Sekretariat Jl. Veteran 10A Ciseureuh, Kelurahan Ciseureuh, Kabupaten Purwakarta. Kamis (17/11/2022).

Dalam agendanya Unsur Serikat Pekerja mengusulkan berkirim surat kepada Bupati Purwakarta agar kenaikan upah tidak menggunakan PP 36 karena secara hukum maupun sosial ekonomi tidak relevan.

Perlu diketahui bersama berdasarkan hasil keputusan Rapat Dewan Pengupahan Nomor : 276/PC FSP-KEP/SPSI/PWK/XI/2022
Penerapan Kenaikan UMK/UMSK di Kabupaten Purwakarta yang mengacu pada Amar putusan MK tentang UU Cipta Kerja Inkonstitusional dengan mengamanatkan agar Pemerintah Purwakarta tidak membuat kebijakan yang bersifat strategis dan upah merupakan kebijakan yang bersifat strategis.

Disebabkan Kondisi ekonomi Purwakarta Pasca ditetapkan UU Cipta Kerja tahun 2020 kondisi covid dan kenaikan BBM daya beli masyarakat menurun yang berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Menurut data BPS menunjukan tingkat kemiskinan meningkat di dua tahun terakhir ini sehingga angka perceraian akibat faktor ekonomi meningkat, sebagai salah satu multiplier effect tidak adanya kenaikan upah dan perlu adanya kenaikan upah di atas inflasi. Karena jika hanya inflasi maka kondisi ekonomi akan stagnan.

“Perlu adanya ditetapkan UMK dan Upah untuk pekerja di atas satu tahun. Karena banyak di lapangan pekerja di atas satu tahun masih memakai UMK,” kata salah satu anggota Depekab Ira Laila.

Dalam hasil rapat tersebut disebutkan bahwa sudah menjadi kewajiban Negara dalam hal ini pemerintah membuat kebijakan yang mempunyai kepekaan supaya tidak terjadi gejolak.

Baca Juga  Jorok..! Ada Sampah Kondom Di Halaman Dinas Kesehatan Purwakarta

Dikatakan juga, Secara Hukum maupun sosial ekonomi kami memandang PP 36 tidak dapat dipakai sebagai rumusan penetapan Upah oleh sebab itu kami mengusulkan guna mendorong Pertumbuhan Ekonomi dan kesejahteraan serta kondusifitas masyarakat Purwakarta, pemerintah Kabupaten Purwakarta harus membuat diskresi kenaikan upah.

Dikutip dari Dr. Indrasari Tjandraningsih, MA Dosen Universitas Parahyangan dan juga peneliti dari AKATIGA yang memberikan pendapat pada pokok perkara Gugatan UMP Jakarta tahun 2022 mengatakan. “Apabila kenaikan upah minimum dibawah inflasi maka secara teori upah itu tidak bisa memenuhi kehidupan yang layak”.

Sedangkan pendapat pakar dan Akademisi Dr. Andy Ahmad Zaelany Badan Riset dan Inovasi Nasional/BRIN menyampaikan pada pokoknya, “Menaikkan upah sebesar nilai inflasi menyebabkan daya beli menjadi stagnan. Oleh sebab itu sudah semestinya nilai kenaikan upah di atas nilai inflasi”.

“Maka Pemerintah Kabupaten Purwakarta perlu memastikan penerapan upah di Kabupaten Purwakarta sudah berjalan dengan baik,” ungkap Ira Laila.

Dikatakan, sampai saat ini di PT. Indo Bharat Rayon Purwakarta. Dimana kendati sudah ada Surat No. 560/ 2714/ Disnakertrans/2021 tentang Penjelasan Pelaksanaan UMSK di Kabupaten Purwakarta Tahun 2020. Namun Perusahaan tidak mengindahkan dan tetap menerapkan UMK sebagai Upah Minimum Perusahaan dimana sebelumnya nilai Upah Minimumnya sebesar Nilai UMSK yaitu Rp.4.921.491.

Mengutip dari surat yang disampaikan Imam Ali kepada Gubernur Al Asthar di Kairo, Ali bin Abi Thalib, kata Ira Laila menulis, “Pemimpin itu harus bisa melihat dengan mata rakyat, harus mengerti bahasa rakyat, dan merasakan perasaan rakyat. Memajukan kemakmuran rakyat adalah tugas setiap pemimpin,” papar Ira Laila. (guh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *