PURWAKARTA | Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menilai kebijakan pemerintah soal kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai sangat menyengsarakan rakyat kecil. Kenaikan BBM diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo, secara resmi pada Sabtu 03 September 2022.
Juru bicara Presiden PKS Pipin Sopian, menyebut bahwa dengan kebijakan kenaikan BBM seperti ini Pemerintah tidak Fair dan akan berdampak kepada peningkatan potensi kemiskinan dan pengangguran. “Karena jelas momentumnya tidak tepat, kenaikan BBM pasca pandemi.” Ucapnya.
Jubir Presiden PKS Akhmad Syaikhu yang akrab disapa Kang Pipin, menyampaikan PKS sudah memprediksi bahwa pemerintah akan menaikan BBM sehingga PKS konsen dan memberikan sikap tegas bahwa menolak dengan kenaikan BBM ini.
“Kami sudah sampaikan sikap ketika mereka mau berencana jangan dan jangan dinaikan,” jelasnya, Sabtu (10/9/2022).
Menurutnya, Pemerintah ini tidak jujur kepada Rakyat dengan kondisi saat ini pemerintah berupaya untuk menyuap rakyatnya dengan program program BLT. Memang ini strategi baru Pak Jokowi sebelum BBM dinaikkan beliau mengeluarkan kebijakan BLT terlebih dahulu.
“Saya kira ini upaya untuk menyuap rakyat dengan kebijakan BLT yang tidak seberapa dibandingkan dengan subsidi yang dirasakan oleh seluruh rakyat indonesia,” ucapnya.
Berbicara dampak kenaikan BBM akan berpotensi kepada kenaikan kemiskinan yang akan melonjak karena harga harga naik, transportasi juga akan naik dan potensi kemiskinan dan pengangguran akan meningkat.
“Upaya PKS kemaren udah jelas menyatakan Walk Out. Selain itu Presiden PKS dan saya sendiri sudah memberikan Warning kepada pemerintah terutama Presiden PKS kemarin membuka surat terbuka kepada Pak Jokowi,” ungkapnya.
Disini, menurut Kang Pipin asli Putra Purwakarta, ada rasa ketidak adilan kepada pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) yang dilanjutkan padahal belum prioritas, proyek kereta cepat janjinya tidak akan menyedot anggaran negara ternyata sekarang harus pakai anggaran negara.
Menyikapi hal itu, sehingga PKS mempertimbangkan wait and see untuk melakukan aksi ke jalan apakah ini akan dilakukan apa tidak. “Makanya kita lihat konstelasi kedepan intinya kita/PKS ingin bersama sama bahwa rakyat Indonesia itu tidak sendirian”.
“Saya kira nanti kita lihat bagaimana respon pemerintah terkait dengan respon rakyat demo di mana mana dan PKS pastikan bahwa demo yang kita lakukan sesuai aturan perundangan undangan tertib, aman ,dan bersih,” tutupnya.
Hal senada diungkapkan oleh Fraksi PKS DPRD Kabupaten Purwakarta Dedi Juhari, bahwa ini suatu gerakan yang melanjutkan sikap Fraksi DPR-RI ketika rapat paripurna “Walk Out” dari situ kita meneruskan perjuangan ke daerah daerah agar massive semua.
“DPD PKS Purwakarta menolak dan mendukung teman teman dari semua elemen masyarakat aksi kasi dari pelajar, mahasiswa kemudian buruh, ormas, lsm kita support untuk senantiasa ikut menolak dan suara harus tetap di gaungkan. Pada hari ini di seluruh indonesia setiap kabupaten fraksi dan DPD PKS bersama sama dengan tegas menolak dan memohon untuk dibatalkan kenaikan BBM,” pungkasnya. (guh)
