DPD PKS Purwakarta Aksi Flash Mob Tolak Kenaikan BBM

PURWAKARTA | Sehubungan dengan kebijakan pemerintah, yang diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo, secara resmi menaikkan harga BBM bersubsidi pada Sabtu,(3/9/22) lalu, kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut mendapat reaksi penolakan dari berbagai elemen masyarakat.

Kenaikan harga BBM bersubsidi dinilai sangat menyengsarakan rakyat kecil, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di seluruh Indonesia dari tingkat Pusat maupun Daerah hadir untuk menyuarakan aspirasi masyarakat menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dengan melakukan aksi Flash Mob Akbar.

Seperti halnya dilakukan DPD PKS Purwakarta menggelar aksi Flash Mob menolak kenaikan Harga BBM Bersubsidi di Jalan Perempatan Lampu Merah Sadang, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (10/9/2022). Flash mob tersebut berlangsung dari pukul 8.00 hingga 11.00 WIB. Aksi ini sebagai bentuk pernyataan sikap PKS menolak tegas kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi karena sangat membebani rakyat.

Ditempat, Ketua DPD PKS Purwakarta Ir. H. Moh Arief Kurniawan mengatakan bahwa sejak Pemerintah melakukan upaya bahkan rencana untuk menaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi khususnya solar dan pertalite, maka PKS baik dari Pimpinan Pusat sampai Pimpinan Daerah di instruksikan untuk konsolidasi ke dalam terkait dengan rencana kenaikan BBM tersebut.

“Tujuannya untuk mengawasi keputusan-keputusan yang disampaikan oleh pemerintah itu menjadi item penting bagi kita untuk menolak dengan dasar- dasar yang kuat, kemudian juga melibatkan masyarakat,” ujarnya.

Menurut ia, kenaikan BBM yang hari ini sudah dinaikkan oleh Pemerintah Pusat secara ilmiah tidak memenuhi syarat, karena harga minyak dunia saat ini turun bahkan dari luar negeri sendiri yang datang ke Indonesia minyaknya bisa lebih murah daripada yang dijual oleh Pertamina. Kemudian saat ini kita baru saja bangkit dari pandemi, yang mana selama 2 tahun ini, sama- sama kita ketahui masyarakat sakitnya sangat parah, baik dari kesehatan maupun ekonominya serta sosial kemasyarakatan di karenakan hantaman pandemi Covid-19.

Baca Juga  Pernyataan Carut Marut Agenda Mukab VII KADIN PURWAKARTA Harus Dipertanggungjawabkan

Karena dampak pandemi tersebut, Sambungnya, anggaran pun difokuskan untuk mengcover kehidupan masyarakat pasca pandemi, untuk menjalankan usaha kerakyatan serta subsidi- subsidi UMKM dan infrastruktur yang selama ini tidak digarap, sekarang mulai digarap kembali untuk transportasi peredaran barang dari desa ke kota, juga hal-hal lain yang sifatnya untuk penguatan ekonomi masyarakat, tiba-tiba sirna semua itu musnah hanya dengan kenaikan BBM.

“Apapun alasannya kenaikan harga BBM ini sangat berdampak terhadap ekonomi masyarakat menengah ke bawah, karena BBM naik otomatis harga-harga sembako ikut naik,” kata Ketua DPD PKS Purwakarta yang akrab disapa H. Akur

Perlu diketahui, kata dirinya bahwa Indonesia ini karakteristik sosial kemasyarakatan nya sangat berdampak pada ekonomi. Bahkan sebelum kenaikan BBM pun, harga- harga sembako di pasar sudah berlomba-lomba untuk naik, semuanya merespon dengan cepat segera menaikan harga tersebut.

“Sehingga sangat berdampak pada kehidupan masyarakat yang paling rendah sekalipun termasuk Angkutan Kota (Angkot) dan Ojek Online (ojol) mulai ingin menaikkan tarifnya. Ongkos naik semua harga ikut naik. Secara otomatis masyarakat juga yang akan dirugikan,” terangnya.

Perlu diketahui, sebelum kenaikan BBM dan sidang- sidang dilakukan di DPR RI, maka PKS sudah menolak keras dengan melakukan walk out. Kemudian dengan upaya politisasi demokrasi dan lobi-lobi politik terus dilakukan, termasuk hari ini kita mengadakan flash mob.

PKS pun mengajak ke seluruh komponen masyarakat baik melalui partai politiknya atau melalui Lembaga Swadaya Masyarakat untuk terus melakukan desakan – desakan kepada pemerintah agar merevisi kenaikan harga BBM.

“Hari ini kita viral kan dimana-mana untuk mengajak masyarakat agar mendesak kepada pemerintah untuk merevisi kenaikan BBM. Walaupun memang konsepnya untuk penghematan, berharap pemerintah mencari penghematan disisi lain. Jangan yang berhubungan langsung dengan hajat hidup orang banyak yaitu kehidupan masyarakat,” jelas H.Akur

Baca Juga  Buntut Mosi tidak Percaya Terhadap Ketua DPRD Purwakarta, Ada Apa?

Menurutnya, Justru dengan adanya Bantuan Langsung Tunai (BLT ) ini permasalahan jadi berkembang, dalam berbagai macam polemik yang berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, pemerintah selalu melakukan intervensi ekonomi terhadap rakyat dengan cara memberi Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah ( BSU), PKH, BNPT dan lain sebagainya.

“Kita lihat sendiri bagaimana bantuan langsung tunai diberikan, misal dengan jumlah Rp 600.000 dibagi beberapa tahap. Angka tersebut mungkin besar bagi masyarakat miskin akan tetapi kesinambungan nya itu tidak menandakan dampak besar dari kenaikan BBM,” imbuhnya.

PKS akui bantuan Rp 600.000 itu besar untuk masyarakat miskin akan tetapi besarannya itu tidak mempengaruhi dampak kenaikan BBM. Apalagi waktunya dibatasi hanya 2 atau 3 bulan dan beberapa bulan saja artinya nominal tidak sebanding dengan kenaikan BBM.

Kemudian yang menjadi polemik dari sisi pendataan masyarakat. Pengalaman pemerintah sampai hari ini belum menemukan sistem semut secara teratur dalam pembagian Bantuan Langsung Tunai (BLT). Apakah tepat sasaran dan itu akan menimbulkan kecemburuan sosial di masyarakat.

“Artinya konsep pemerataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) ini mengandung pertanyaan besar. Siapa yang menerima dan bagaimana yang tidak menerima. Meskipun rencana pemerintah memberikan BLT ini untuk menaikan taraf ekonomi masyarakat, namun apakah pemerintah sudah mengantisipasi dampak sosial kemasyarakatan nya!” tutupnya. (guh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *