Naiknya Harga BBM, Sikap Fraksi PKS DPRD Purwakarta: Pemerintah Tidak Berempati terhadap Kondisi Masyarakat Terdampak Pandemi

PURWAKARTA | Sehubungan dengan kebijakan pemerintah, diumumkan oleh Presiden RI Joko Widodo, yang secara resmi menaikkan harga BBM bersubsidi berupa pertalite dan solar per Sabtu, 03 September 2022, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Kabupaten Purwakarta, dengan tegas menyampaikan sikap menolak kebijakan tersebut.

Fraksi PKS DPRD Kabupaten Purwakarta, melalui Ketuanya Dedi Juhari menilai bahwa kebijakan ini sungguh tidak berempati dengan kondisi masyarakat yang masih dalam kesulitan ekonomi akibat terdampak pandemi.

“Beberapa waktu lalu, rakyat terpukul dengan kenaikan harga minyak goreng, belum selesai harga minyak goreng melonjak, harga telur meroket. Rumah tangga di seluruh Indonesia akan semakin terpukul dengan kenaikan BBM bersubsidi akan terjadi efek domino kenaikan harga di sektor lainnya,” ujar Dedi Juhari, yang diamini oleh Anggota Fraksi DPRD PKS Purwakarta, Haji Akur, Didin Hendrawan, Haji Asep Nuryani, dan Haji Dedi Sutardi.

Fraksi PKS menyatakan bahwa kenaikan harga BBM bersubsidi akan menurunkan daya beli masyarakat, khususnya masyarakat kecil yang kondisi ekonominya belum pulih sepenuhnya.

Lebih jauh lagi Dedi Juhari menambahkan bahwa kenaikan harga pangan dan energi secara bersamaan akan berdampak langsung terhadap meningkatnya jumlah masyarakat rentan miskin. “Karena mayoritas masyarakat kita dalam kondisi rentan miskin, dampak yang ditimbulkan adalah masyarakat yang rentan miskin tersebut menjadi miskin,” jelas Dedi.

“Oleh karena itu, dengan tegas, FPKS DPRD Kabupaten Purwakarta menolak kenaikan harga BBM bersubsidi dan meminta pemerintah untuk mencabut kebijakan tersebut,” ucapnya.

Namun, Fraksi PKS Kabupaten Purwakarta juga yakin, ada langkah yang bijak tanpa harus menaikkan harga BBM, pemerintah harus menghemat belanja negara berdasarkan skala prioritas.

“Pemerintah harus mengerti kondisi masyarakat yang sedang terpuruk akibat pandemi. Pemerintah harus membantu dengan kebijakan yang pro rakyat,” demikian Dedi Juhari. Rabu (7/9/22). (guh)

Baca Juga  Si Manis dari Parung Banteng

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *