Mukab ke VII Kadin Purwakarta, Agus Yasin: Panitia Mukab Kadin Berjalan Sesuai Aturan

PURWAKARTA | Musyawarah Kabupaten (Mukab) ke VII Kamar dagang dan industri (Kadin) Kabupaten Purwakarta yang rencananya akan digelar pada 28 September 2022 nanti semakin ramai.

Hal tersebut karena adanya bongkar pasang komposisi kepanitiaan dan isu calon tunggal dalam Mukab ke VII Kadin Kabupaten Purwakarta. Menanggapi hal tersebut, salah satu SC Panitia Mukab Kadin ke VII Kabupaten Purwakarta, Agus M Yasin menegaskan bahwa panitia Mukab Kadin ke VII kabupaten Purwakarta sebelumnya bukan gagal dalam menggelar Mukab Kadin.

“Kita panitia pada saat itu sudah persiapan dengan segala hal, tinggal menyelenggarakannya. Akan tetapi, sehari sebelum diselenggarakan Mukab Kadin ke VII, ada persoalan yang harus diselesaikan sehingga perlu adanya penundaan pelaksanaan Mukab,” ujarnya. Kamis (25/8/22) malam.

Selain itu, berdasarkan hasil kesepakatan bersama pada tanggal 21 Maret 2022 yang keputusannya ditandatangani oleh pihak Kadin Jabar, Ketua OC dan SC Mukab Kadin ke VII Purwakarta jelas. Tidak ada pembatalan tetapi penundaan pelaksanaan dan menetapkan jumlah calon peserta Mukab 319 peserta dan 2 orang calon ketua.

Jadi, sambung dia, perlu di garis bawahi bahwa panitia tidak gagal dalam menyelenggarakan Mukab. Hanya penundaan penyelenggaraan Mukab. Ditunda dan gagal itu beda.

Mengenai persyaratan calon ketua Kadin Purwakarta, Agus juga menyampaikan bahwa calon ketua Kadin sudah diatur dalam AD/ART ataupun PO Kadin.

Selain melihat aturan AD/ART, Kata Agus, kita juga melihat aturan yang lain yang berkaitan dengan syarat calon ketua, dari Company Profil calon ketua hingga pertimbangan-pertimbangan lainnya.

“Aturan yang dimaksud itu seperti apakah profesi calon ketua itu.? Apakah bertentangan dengan aturan UU atau tidak ?, misalnya seorang Notaris yang dalam aturan UUJN tidak boleh menjabat direktur suatu perusahaan swasta, selain itu juga ada aturan yang sama yang melarang PNS dengan level tertentu, ABRI yang juga ada larangannya,” ucapnya.

Baca Juga  PKS Desak Agar DPR RI Usung Gunakan Hak Angket Selidiki Persoalan Minyak Goreng

“Jadi jelas bahwa menurut UU No 1 Tahun 1987 tentang Kamar dagang dan industri menetapkan bahwa seluruh pengusaha Indonesia dibidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta secara bersama-sama membentuk KADIN. Artinya kadin ini merupakan suatu organisasi pengusaha usaha yang bergerak di bidang Ekonomi,” ujarnya.

Ia pun mengajak semua pihak untuk bersama-sama mensukseskan acara Mukab ke VII Kabupaten Purwakarta. “Lepaskan ego masing-masing, mari sukseskan Mukab Kadin ini bersama-sama”. (guh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *