PURWAKARTA | Dikatakan Agus Yasin Pengurus Forum Masyarakat Purwakarta (FORMATA) bahwa bukan hal yang mustahil Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sewa Sound System dalam pelaksanaan Reses Anggota DPRD Purwakarta, yang diduga ada indikasi “rekayasa” akan menjadi temuan yang berakibat hukum.
Kita ingat persoalan dugaan SPPD fiktif anggaran kegiatan DPRD Purwakarta TA 2016, yang sudah memakan korban Sekwan dan Kasubag Anggaran. Hal itu bukan berarti sudah usai permasalahannya, karena apabila diungkap lagi akan membongkar “ada sesuatu” yang membuat orang orang seharusnya juga seperti nasib keduanya, bisa terlepas dari jeratan. Padahal dari sudut pandang hukum, sebagaimana dalam isi dakwaan harus terkena.
“Ini ada apa ? Yang pasti ada “permainan” yang dibuat dengan melibatkan tangan-tangan sakti, sehingga delik pasal “bersama-sama dan turut serta” atau jeratan Pasal 55 KUHP seperti lenyap dimakan rayap,” ucap Agus Yasin.
Menurutnya, demi stigma keadilan, kasus itu harus dibongkar lagi. Karena selain untuk menelisik siapa dan siapa yang turut berperan, juga untuk memperlihatkan keadilan hukum.
Lebih lanjut Agus Yasin berkata, dugaan “main-main” dalam persoalan sewa Sound System dalam pelaksanaan reses belum lama ini. Agar tidak menjadi kebiasaan dalam kegiatan selanjutnya, serta “PR” keterkaitan yang lainnya dalam kasus “SPPD” fiktif harus ditindaklanjuti sebagaimana mestinya secara hukum.
“Jika ternyata dibiarkan, berarti patut diduga ada hal-hal luar biasa dari APH terhadap kedua persoalan tersebut,” pungkas Agus Yasin. Selasa, (26/4/2022). (**)
