PURWAKARTA | Acara Sosialisasi empat pilar adalah kegiatan rutin yang menjadi kebiasaan presiden, untuk turun ke dapil dimana beliau sebagai anggota DPR-MPR yaitu sosialisasi Magelang.
“Perlu ditegaskan bahwa empat pilar ini adalah hal yang paling pokok bagi kader PKS, sehingga presiden tidak pernah meninggalkan kegiatan ini, di Purwakarta khususnya, acara ini dalam rangka kewajiban untuk menginternalisasi bahasa-bahasa kenegaraan kita untuk memperkuat cinta tanah air,” demikian disampaikan ketua Partai PKS Kabupaten Purwakarta Arief Kurniawan di RM Alam Sari Bungursari Purwakarta. Jum’at (26/03/2022).
Lanjutnya, dalam acara sosialisasi ini setelah selesai, ada sedikit konsolidasi. “Mumpung pada kumpul, kan untuk mengumpulkan tidak gampang hari ini, karena pandemi,” katanya.
“Alhamdulillah kader-kader, kita kasih penguatan terkait modal empat pilar, agar lebih banyak berhikmat kepada masyarakat. Apalagi di musim pandemi kita maksimalkan dengan seadanya sumber daya ini, agar bisa menjadi bekal untuk turun ke masyarakat,” ucap Arief.
Di acara yang sama Pipin Sopian juru bicara PKS yang hadir mendampingi presiden menyampaikan bahwa mendengar aspirasi dari masyarakat peserta sosialisasi untuk pilkada 2024, ada sosok calon pemimpin dari partai PKS.
“Masyarakat ada yang menyampaikan aspirasi meminta dari partai PKS untuk menjadi calon bupati Purwakarta, tentu kami dari DPP PKS mempertimbangkan ya aspirasi dari masyarakat itu, beliau dengan menjadi anggota DPRD Purwakarta saat ini memiliki kapasitas, integritas yang baik,” ujar Pipin.
“Kami akan berjuang di 2024 nanti, target kita bisa menang di 20 persen, mudah-mudahan di angka 11 kursi di kabupaten Purwakarta.” tuturnya
Pipin pun menyampaikan aspirasi yang kedua dari masyarakat Purwakarta, terkait dengan minyak goreng yang sudah tidak langka tetapi harganya mahal. PKS desak agar DPR RI mengusung menggunakan hak angket DPR RI untuk menyelidiki persoalan terkait dengan minyak goreng.
“Kita sebagai produsen salah satu produsen terbesar di dunia minyak sawit. Kenapa ada langka dan kemudian kenapa harganya mahal, kita melihat pemerintah tidak berdaya dengan para mafia minyak goreng, ini harus dibuka dengan adanya hak angket ini ya DPR RI bisa memanggil semua pihak pihak termasuk para pengusaha termasuk dari pihak pemerintah ya ternyata ini sistemnya dikuasai oleh segelintir orang,” ucapnya.
Lanjutnya, “Apakah mungkin nanti kita bisa membuat semacam BUMN yang mengelola terkait dengan minyak goreng ini, saya kira pemerintah harus belajar dari kasus ini. Seharusnya pemerintah bisa mencari terobosan-terobosan jangan sampai harga minyak goreng ini dikuasai oleh segelintir orang.” Terangnya.
Tambahnya dalam hal ini, “Kita belajar jangan sampai masyarakat dirugikan, sampai saat ini mereka bisa menentukan harga seenaknya, meskipun pemerintah sudah mengeluarkan harga eceran terendah ternyata tetap saja waktu itu tidak bisa berlaku, saya kira di hak angket ini adalah wujud,” pungkasnya. (guh)
