Daerah  

Harga Sembako Naik, BPKN RI Survei Pasar di Purwakarta, Begini Jelasnya

PURWAKARTA | Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN) RI menyebutkan pentingnya peran media dalam mengedukasi masyarakat terkait hak dan perlindungan konsumen.

Demikian disampaikan Ketua Komisi Komunikasi dan Edukasi BPKN RI Johan Efendi saat menggelar konferensi pers dengan tema ‘Menyiasati Kenaikan Bahan Pokok Menjelang Bulan Suci Ramadhan’ di Hotel Harper By Aston Purwakarta, Kamis (10/3/2022).

“Kami telah melakukan survei ke berbagai pasar tradisional di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Jawa Barat dan Kabupaten Purwakarta ini. Kami melihat langsung kondisi pasar. Terlebih kondisi saat ini, di mana terjadi kelangkaan minyak goreng,” kata Johan.

Dari survei tersebut, pihaknya mengumpulkan data dan akan menjadi sebuah rekomendasi yang akan disampaikan kepada pemerintah pusat. Rekomendasi tersebut, sambungnya, harus tersampaikan, sehingga hak konsumen bisa terlayani dan terpenuhi.

“Karena itu sangat diperlukan peran media untuk mendukung rekomendasi yang kami sampaikan. Kami memiliki tim advokasi yang akan terus mengawal rekomendasi, namun akan sangat terbantu apabila didukung media. Sehingga seluruh informasi bisa tersampaikan pula ke masyarakat,” ucapnya.

Sebelumnya, Tim BPKN meninjau langsung pasar tradisional di Kabupaten Purwakarta, yakni Pasar Rebo. Saat survei, para pedagang maupun pembeli menyampaikan keluhan dan masukannya terkait kenaikan harga.

Salah seorang pedagang sembako di Pasar Rebo Purwakarta, Aep Saepudin menyampaikan sejumlah harga sembako mengalami kenaikan seperti gula pasir, minyak goreng, dan terigu.

Kenaikan harga ini dikeluhkan para konsumen karena sangat membebani. Bahkan, mereka terpaksa harus mengeluarkan nominal lebih dibandingkan sebelumnya. Ada juga yang mengurangi jumlah daya beli.

“Harga minyak goreng kemasan sekarang di kisaran Rp39.000 sampai Rp40.000, naik dari sebelumnya Rp34.000 per dua liter. Terigu semula Rp8.000 naik menjadi Rp10.000. Adapun gula pasir sebelumnya Rp13.000 naik menjadi Rp14.500 per kilogram,” ujarnya.

Baca Juga  Ada Pasar Tradisional di Depan Kantor Desa, Pemda Purwakarta Harus Benahi Pasar Tradisional

Aep menyebutkan, dari ketiga jenis sembako itu kenaikan paling signifikan dialami minyak goreng kemasan yang sudah berlangsung sejak lama.

Bahkan, dirinya tidak bisa menjual minyak goreng sesuai harga eceran tertinggi (HET) yang sudah ditetapkan pemerintah yakni Rp14.000 per liter. Alasannya, karena harga belinya juga tinggi sehingga berdampak pada penjualan kepada para konsumen.

“Minyak goreng dengan daya jual sesuai HET ada, tapi sedikit. Kalau habis saya membeli ke yang lain dengan harga lebih tinggi. Ke mana sih minyak goreng ini? Kok bisa seperti ini?” ujar Aep bertanya kepada BPKN RI.

Aep pun menyarankan kepada BPKN RI agar pendistribusian minyak goreng dari pabrik langsung ke pedagang. Sehingga ada pemangkasan pendistribusian dan harga jual minyak goreng diyakini akan lebih murah. “Kalau ada penimbunan, hukum harus ditegakkan,” kata dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Komisi II Bidang Komunikasi dan Edukasi ada BPKN RI, Firman Turmantara mengatakan, ada empat komoditi yang minta diperhatikan oleh pemerintah melalui BPKN RI, yakni minyak goreng, daging sapi, gula dan terigu.

“Keempat komoditi ini mereka minta pemerintah agar diperhatikan, jujur saya mendengarnya sedih yah,” ujar Firman.

Dirinya mengaku dalam waktu dekat akan membuat surat rekomendasi setelah sebelumnya diplenokan terlebih dahulu karena BPKN RI merupakan lembaga negara.

“Keluhan-keluhan dari pedagang itu nanti akan kami sampaikan kepada pemerintah setelah diplenokan,” kata Firman.

Dikonfirmasi terpisah, Wakil Ketua BPKN RI M. Mufti Mubarok mengatakan, banyak yang menyebabkan minyak goreng langka di pasaran. Di antaranya ada konversi energi dari bahan bakar minyak ke biodiesel. Ada pula keran ekspor yang kurang pengawasan, dan pihak-pihak yang menimbun.

“Terkait kondisi ini, kami harus mengedukasi masyarakat untuk tidak panic buying. Jangan panik, hadapi dengan bijak,” kata Mufti kepada wartawan.

Baca Juga  Tanggapi Putusan MK, Ketua DPC Projo Purwakarta Beri Selamat Kepada Prabowo-Gibran

Disebutkannya, BPKN RI segera menyampaikan rekomendasi kepada pemerintah pusat termasuk di antaranya terkait pengawasan penjualan dan distribusi minyak goreng. “Semoga rekomendasi kami bisa memberikan solusi terbaik,” ucapnya. (guh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *