Ragam  

Aliansi Kian Santang Beraksi Kepung Pengadilan Negeri Purwakarta, Ketua Aliansi: Hukum Rimba Akan Ditegakkan

PURWAKARTA | Sekitar 1000 massa dari 14 Ormas dan LSM melakukan aksi unjuk rasa ke kantor Pengadilan Negeri Purwakarta, organisasi masa dan lembaga swadaya masyarakat tersebut tergabung dalam Aliansi Kian Santang Purwakarta, yang diketuai H. Elan Sopian.

Massa melakukan unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Purwakarta Kelas I B, menuntut penjelasan terkait dengan mengendapnya putusan dari Mahkamah Agung selama 10 tahun.

“Ini kita di depan kantor pengadilan, yang katanya kantor ini tempat mencari keadilan bagi masyarakat. Kami meminta pengadilan mengusut tuntas masalah mengendapnya putusan MA selama 10 tahun,” kata ketua Aliansi Kian Santang, H.Elan Sopian dari atas mobil komando saat demo didepan kantor pengadilan.

Dalam aksinya, salah satu poin tuntutan pun dibacakan H. Elan Sopian, hukum rimba bakal di tegakan di Purwakarta oleh aliansi Kian Santang, bila pihak Pengadilan Negeri Purwakarta tidak melaporkan dugaan adanya oknum-oknum mafia hukum di Pengadilan.

Demikian hal itu disampaikan ketua Aliansi Kian Santang H. Elan Sopian yang di dampingi Ramdan Juniar, selaku juru bicara Aliansi Kian Santang di atas mobil komando saat melakukan aksi unjuk rasa di depan kantor Pengadilan Negeri Purwakarta, pada Rabu, (05/01/2022).

“Mendesak pengadilan Negeri Purwakarta untuk melaporkan oknum-oknum mafia pengadilan yang terlibat, kepada aparat penegak hukum atau hukum rimba kami tegakkan,” kata H.Elan, selaku ketua Aliansi Kian Santang.

Aksi yang di mulai pada pukul 10.00 WIB itu berjalan tertib, dengan dijaga aparat kepolisian baik yang menggunakan seragam maupun menggunakan pakaian preman.

Aksi unjuk rasa yang dilakukan aliansi itu, buntut dari kasus Catering Gate 2006. Setelah melakukan perjalanan panjang dari mulai pemeriksaan hingga persidangan akhirnya tahun 2010 ada putusan pengadilan.

Baca Juga  Jasa Tirta II Bersama Forum Tarum Barat Juara Resmikan Green House

Namun, salah satu putusan dari pengadilan negeri waktu itu salah satu tersangka pemilik catering tidak bersalah. Sehingga pihak kejaksaan melakukan banding/kasasi, setelah melakukan persidangan akhirnya pada tahun 2011 keluar putusan MA menyatakan tersangka bersalah.

Setelah ada putusan MA pada tahun 2011 tersebut, pemilik catering yang seharusnya langsung dieksekusi pada tahun tersebut untuk di jebloskan ke penjara, tidak dilakukan dan masih menghirup udara bebas.

Hingga kemudian pada bulan Desember tahun 2021 lalu surat putusan MA itu baru sampai di kejaksaan, tidak menunggu lama esoknya kejaksaan langsung melakukan eksekusi atas putusan MA tersebut pemilik catering harus menjalani hukuman di balik jeruji besi. (guh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *