Daerah  

Putusan MA Ngendap 10 Tahun, Ada Apa di Balik Penundaan Pelaksanaan Putusan oleh PENGADILAN NEGERI PURWAKARTA ?

PURWAKARTA | Putusan Mahkamah Agung (MA) mengendap selama 10 tahun di Pengadilan Negeri (PN) Purwakarta, Jawa Barat. Agus Yasin, salah satu pengurus Forum Masyarakat Purwakarta (Formata) mempertanyakan, dinilai tidak ada transparansi terhadap publik sehingga menimbulkan kegaduhan dan mencederai rasa keadilan.

Menyikapi pelaksanaan putusan terhadap Putusan Mahkamah Agung Nomor : 1.K/PID.SUS/2011 tertanggal 27 April 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Purwakarta Nomor: 115/Pid./B/2010/PN.Pwk tertanggal 7 Oktober 2010 yang baru dilakukan pada tanggal 2 Desember 2021, oleh pihak Kejaksaan Negeri Purwakarta.

Dimana pihak Kejaksaan Negeri itu sendiri baru menerima pelimpahan dari pihak Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 1 Desember 2021. Secara jelas banyak menuai pertanyaan publik, hal tersebut selain menimbulkan preseden buruk terhadap stigma penegakan hukum juga mencederai rasa keadilan terhadap orang yang tersangkut kasusnya.

“Yang menjadi kepenasaran publik dengan mengendapnya selama sepuluh tahun lebih, apakah itu memang seharusnya karena ada hal-hal tertentu atau ada sesuatu yang patut diduga oleh sebab tertentu ?” tutur Agus.

Lanjut Agus, seperti dalam putusan Mahkamah Agung menyatakan, pemilik Yulia Catering bersalah dalam kasus korupsi anggaran makan dan minum Pemkab Purwakarta tahun 2006, dimana pihak Kejaksaan Negeri itu sendiri baru menerima pelimpahan dari pihak Pengadilan Negeri Purwakarta tanggal 1 Desember 2021. Secara jelas banyak menuai pertanyaan publik.

Dilansir media Sinarjabar.com bahwa Juru Bicara Pengadilan Negeri Purwakarta, Paisol mengaku pihaknya masih melakukan penelusuran untuk mencari penyebab surat putusan itu mengendap selama 10 tahun.

“Masih kita telusuri penyebabnya melalui tim yang sudah dibentuk,” kata Paisol.

Selain itu, Paisol mengatakan ada sejumlah kendala, diantaranya pejabat atau pegawai di Pengadilan Negeri Purwakarta sudah banyak yang pindah, jelas kutip media Sinarjabar.com pada Rabu, 22 Desember 2021.

Baca Juga  Kang Dedi Mulyadi Ungkap Fakta Anak Sulungnya Maula Akbar

Tentu Agus Yasin geram adanya pernyataan juru bicara dari pengadilan negeri itu, menurut Agus, ke penasaran publik ini akan menjadi liar apabila pihak PN Purwakarta terkesan masih mencari cari pembenaran, karena semua juga tahu pengendapan pelaksanaan putusan (eksekusi) muaranya ada pada PN Purwakarta itu sendiri.

“Memang secara persepsi penundaan pelaksanaan putusan atau eksekusi merupakan suatu tindakan yang eksepsional, sekalipun tidak ada patokan yang jelas untuk menunda pelaksanaan suatu putusan. Hal lain dengan mengendapnya pelaksanaan suatu putusan selama sepuluh tahun lebih, tentunya secara psikis bagi orang yang terjeratnya menambah penderitaan yang terkait dengan batin,” terang Agus.

Jadi, terhadap lamanya penundaan eksekusi ini bisa saja akhirnya orang-orang yang paham persoalan akan menduga-duga dan terus berupaya menumpahkan ke penasarannya. Secara morality penundaan itu berakibat timbulnya pandangan liar dan praduga adanya deviasi dan demoralisasi penegakan hukum.

“Lantas secara prevalensi akan juga menuai kontroversi dan persepsi negatif terhadap institusinya, akibat sesuatu baik langsung maupun tidak langsung melakukan hal yang bertentangan dengan kepatutan yang harus ditunaikan secara hukum,” jelasnya.

Agus pun bertanya tanya, secara esensi lama mengendapnya putusan Mahkamah Agung itu sesuai dengan alasan-alasan tersebut secara kasuistik ?

“Jika tidak, kenapa hal ini terjadi ?” kata Agus, penuh dengan tanda tanya.

Menurutnya, agar persoalan ini tidak menjadi bola salju dan berbuntut reaksi dari berbagai elemen masyarakat Purwakarta, maka sangatlah elok jika pihak PN Purwakarta memberikan kejelasan secara transparan dan sesuai kepatutan hukum.

“Bukan mustahil jika tidak ada kejelasan, persoalan ini akan mengalir juga ke Badan Pengawas Mahkamah Agung RI agar secara terang benderang terbuka akar masalahnya,” tutup Agus Yasin pengurus Formata dan juga pengamat Politik Purwakarta, Sabtu 01 Januari 2022. (guh)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *